KPK Selidiki Aliran Uang Anggota TNI dan Pejabat Kemnaker Terkait Sertifikat K3 melalui PT KEM
Jangkauan Celigon – KPK Selidiki Aliran Uang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan aliran uang yang melibatkan anggota TNI dan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam proses penerbitan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) melalui perusahaan PT KEM. Kasus ini muncul setelah indikasi praktik pengurusan sertifikat yang tidak sesuai prosedur resmi mencuat ke publik.
Fokus Penyelidikan: Aliran Dana dan Kepentingan Pejabat
Menurut sumber internal KPK, penyelidikan difokuskan pada alur dana yang masuk ke rekening pribadi pejabat dan oknum TNI. Diduga, sejumlah perusahaan yang membutuhkan sertifikat K3 untuk operasional dimintai biaya di luar ketentuan resmi, dan sebagian aliran dana tersebut diduga masuk ke tangan pihak-pihak tertentu melalui PT KEM sebagai perantara.
Pihak KPK menekankan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal, termasuk pemanggilan saksi-saksi dari Kemnaker dan TNI, serta penelusuran transaksi keuangan terkait.
Baca Juga: Banjir Mulai Melanda 3 Kabupaten di Kalteng BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Akhir Tahun
KPK Selidiki Aliran Uang Sertifikat K3 dan Fungsi PT KEM
Sertifikat K3 menjadi persyaratan wajib bagi perusahaan dalam operasional industri yang berisiko tinggi, seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan
Namun, indikasi adanya praktik pemungutan biaya di luar ketentuan resmi dan keterlibatan oknum pejabat menimbulkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Pemanggilan Saksi dan Pengumpulan Bukti
Selain itu, KPK juga mengumpulkan dokumen transaksi, kontrak PT KEM, dan bukti komunikasi terkait penerbitan sertifikat.
Keterlibatan internal pejabat dan anggota TNI dalam proses administrasi sertifikat.
Tanggapan Pejabat dan PT KEM
KPK menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup kasus ini hingga seluruh aliran dana dan dugaan penyalahgunaan wewenang terungkap.
Implikasi dan Harapan Transparansi
Kasus ini menyoroti risiko praktik ilegal dalam sertifikasi K3 yang seharusnya menjadi mekanisme keamanan kerja yang transparan. Jika terbukti, dugaan korupsi ini bisa berdampak pada kredibilitas sertifikasi K3 dan integritas pejabat publik.
Pengamat menilai, tindakan KPK sangat penting untuk memastikan bahwa sistem sertifikasi bekerja sesuai aturan, tanpa intervensi pejabat atau pihak yang mengambil keuntungan pribadi.
