DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Mitigasi untuk Minimalkan Risiko Bencana
Jangkauan Celigon – DPR Dorong Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya mitigasi bencana guna meminimalkan dampak dari bencana alam yang semakin sering terjadi. Dalam sebuah rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial, anggota DPR menekankan pentingnya langkah-langkah preventif yang lebih konkret agar masyarakat bisa lebih siap dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi di seluruh Indonesia.
1. Peningkatan Anggaran dan Infrastruktur Mitigasi
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR mendorong agar anggaran untuk mitigasi bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat ditingkatkan. Hal ini terkait dengan semakin besarnya potensi bencana yang bisa terjadi setiap tahun, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan.
Fadli Zon, anggota DPR dari Partai Gerindra, menilai bahwa meskipun BNPB telah melakukan sejumlah langkah, anggaran yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi potensi bencana yang terus meningkat. “Kami perlu memperkuat mitigasi bencana di seluruh daerah. Terutama di kawasan rawan bencana seperti di pesisir, wilayah pegunungan, dan daerah aliran sungai yang sering dilanda banjir atau longsor. Pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat memitigasi dampak bencana ini,” ujar Fadli Zon.
Pemerintah, menurutnya, harus lebih banyak berinvestasi dalam infrastruktur pengendalian bencana seperti tanggul penahan banjir, perbaikan sistem peringatan dini, dan perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga: Seluruh Jalur Pendakian Gunung Lawu Ditutup Selama Februari 2026
2. Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Selain meningkatkan anggaran dan infrastruktur, DPR juga menekankan pentingnya pendidikan bencana dan kesadaran masyarakat dalam rangka mengurangi risiko bencana.
Hikmahanto Juwana, anggota Komisi VIII dari Partai Demokrat, menilai bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang cara-cara melindungi diri dari ancaman bencana, khususnya di daerah rawan.
Salah satu langkah yang dipandang penting adalah pelatihan terkait evakuasi mandiri, penggunaan alat deteksi dini bencana, serta strategi perlindungan keluarga yang lebih baik. Ini sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat lebih siap dan tidak panik saat bencana datang.
3. DPR Dorong Pemerintah Kolaborasi dengan Organisasi Internasional
DPR juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional dalam hal mitigasi bencana, seperti dengan PBB dan organisasi bantuan kemanusiaan lainnya. Dalam beberapa kasus, bantuan dan teknologi dari luar negeri terbukti dapat mempercepat pemulihan pascabencana serta memperkenalkan teknologi terbaru dalam hal pemantauan bencana.
Siti Fauziah, anggota Komisi VIII DPR, menambahkan bahwa kerja sama internasional sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Ini akan sangat membantu dalam memprediksi dan memitigasi risiko bencana secara lebih efektif,” ujar Siti Fauziah.
4. DPR Dorong Pemerintah Pentingnya Peran Pemerintah Daerah
DPR juga menekankan pentingnya pemberdayaan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Menurut Nurhasanah, anggota Komisi VIII dari PKB, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian dalam penanggulangan bencana. Pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus aktif dalam merancang dan melaksanakan rencana mitigasi bencana yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosial di masing-masing daerah.
“Pemerintah daerah harus memiliki rencana mitigasi yang spesifik dan berbasis pada potensi bencana yang ada di wilayahnya.
Salah satu contoh baik adalah Pemerintah Daerah Yogyakarta yang berhasil mengurangi kerusakan akibat letusan Gunung Merapi melalui pembentukan zona aman dan pemberdayaan relawan lokal.
5. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Peringatan Dini
Untuk mendukung mitigasi bencana yang lebih efektif, DPR juga mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis teknologi terkini, seperti penggunaan sensor dan pemetaan digital untuk memonitor potensi bencana. Selain itu, teknologi seperti drone dan satelit kini menjadi alat yang sangat berguna dalam mendeteksi potensi bencana dan memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat.
Donny Gahral Adian, anggota Komisi VIII dari Partai NasDem, menilai bahwa pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam pemodelan bencana akan sangat membantu dalam memperkirakan potensi bencana yang akan terjadi di suatu wilayah. “Teknologi digital dan kecerdasan buatan dapat membantu memprediksi lebih tepat kapan dan di mana bencana akan terjadi, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik,” kata Donny.
6. Peningkatan Kesiapsiagaan di Sektor Infrastruktur
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana menjadi hal yang tak kalah penting dalam mengurangi dampak bencana. Rumah tahan gempa, jembatan anti-tsunami, serta bangunan publik yang aman harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.
